Anggota Komisi VI DPR RI, Lukman Edy, mengatakan terjadinya krisis dan kelangkaan pangan--termasuk kedelai--dikarenakan Kementerian Perdagangan membuka kran impor secara besar-besaran.

Akibatnya para petani, utamanya petani kedelai, tak mau lagi menanam kedelai karena harga kedelai menjadi murah.

"Komisi VI DPR RI sudah menegur Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan, dengan kebijakannya membuka kran impor besar-besaran sehingga harga kedelai jatuh, dan petani tak mau tanam kedelai. Saat kedelai di dalam negeri tidak ada, saat itu pula impor kedelai tak ada sehingga menyebabkan kelangkaan," kata Lukman Edy.

Ia menyebutkan, bila kran impor pangan, terutama kedelai tidak dibuka secara bebas, petani kedelai akan tetap menanam.

"Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan dalam negeri. Kalau harga kedelai dalam negeri mahal, dipastikan banyak petani menanam kedelai," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Pemerintah, terutama Kemendag harus melakukan penataan kembali terkait impor pangan, menata perdagangan kedelai secara komprehensif Selain itu, juga memberikan insentif dan subsidi seperti bibit kedelai, subsidi kepada petani serta menambah lahan baru.

"Lakukan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, segera. Seperti membuat paket-paket kebijakan untuk atasi krisis pangan secara umum dan kedelai secara khusus," katanya.

Terjadinya krisis pangan merupakan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.

"Dua pejabat ini harus bertanggung jawab terhadap krisis pangan yang terjadi saat ini dan Presiden SBY harus segera mengevaluasi dua menteri tersebut," kata Lukman.

Tak salah rasanya, kalau petani kedelai dan pedagang tempe tahu melakukan aksi demo di kedua kementerian tersebut.

"Dipersilahkan petani kedelai dan pedagang tempe berdemo kedua kantor tersebut. Mungkin dengan cara itu, kedua menteri itu bisa sadar diri dan segera memperbaiki kebijakannya yang lebih pro pada petani," pungkas Lukman Edy.